Selasa, 13 Oktober 2015

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana

Dalam suatu permasalahan, terkadang kita diharuskan untuk menghadap ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila jalur-jalur damai sebagaimana yang diatur dalam Alternative Dispute Resolution tidak tercapai kesepakatan. Nah, kali ini Mahkamah Agung dalam rangka mengembalikan prosedur hukum yang cepat, mudah, dan murah dalam memperoleh hak hukum pribadi, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 pada bulan Agustus kemarin Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Gugatan sederhana ini adalah suatu gugatan yang memang sederhana yang mana dibatasi untuk gugatan materiil maksimal Rp. 200 jt dengan tata cara pemeriksaan yang betul-betul sederhana. Dengan kata lain, prosedur replik, duplik, rekonvensi, dan lain-lain dihilangkan sehingga hanya terdapat satu gugatan, satu jawaban dan pemeriksaan alat bukti, dan diakhiri dengan putusan. 

Penggunaan skema gugatan ini hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat berikut:
- Kerugian materiil maksimal sebesar Rp. 200 jt;
- Para pihak terdiri 1 penggugat dan 1 tergugat;
- Gugatan merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
- Masuk dalam kompetensi peradilan negeri baik absolut maupun relatif;
- Bukan sengketa hak atas tanah.
- Domisili tergugat harus diketahui, tidak dapat diajukan gugatan dengan panggilan umum;
- Penggugat dan tergugat harus berada dalam satu domisili hukum yang sama;
- Penggugat dan Tergugat harus menghadiri secara langsung persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Apabila syarat formil pengajuan tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan yang akan diajukan tidak dapat diterima.
Khusus untuk point terakhir tersebut, masih timbul pertanyaan di benak penulis, bagaimana apabila yang mengajukan gugatan adalah sebuah Perseroan Terbatas yang notabene memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Apakah Direksi diharuskan hadir di dalam persidangan ataukah boleh dikuasakan kepada Tim Legal Bank?

Dua hal yang saya sukai dari gugatan sederhana ini adalah, hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal dan jangka waktu penyelesaian maksimal 25 hari terhitung sejak sidang pertama, serta apabila setelah dikeluarkannya putusan maka boleh mengajukan keberatan dan diperiksa oleh majelis hakim lengkap di Pengadilan Negeri, setelah inkracht, maka putusan tersebut adalah final dan mengikat (kayak MK) dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Namun, disini jugalah letak permasalahannya, kita seakan bertaruh atas perkara tersebut sehingga diharuskan untuk menang. 

Dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, maka seluruh alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi wajib untuk dilampirkan pada saat pendaftaran gugatan pertama, kemudian panitera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan berkas gugatan dan mencatatkan dalam register khusus. Apabila terdapat kekurangan maka gugatan akan dikembalikan kepada penggugat.

Pelaksanaannya hampir sama dengan gugatan biasa diluar dari acara yang disampaikan di atas, tetap diperlukan mediasi. Namun mediasi disini ditetapkan pelaksanannya tetap merujuk pada jangka waktu 25 hari tersebut sehingga pelaksanaan mediasi tidak menghambat jangka waktu pelaksanaan. 

Untuk lebih jelasnya, agar lebih dicermati terlebih dahulu pelaksanaannya dalam perma tersebut, yang mana menurut saya pribadi telah sangat jelas apa yang disampaikan dalam perma tersebut. Download disini Perma No. 2 Tahun 2015 Gugatan Sederhana .
Sekian dari saya, terima kasih...