Newsreel

Loading...

Rabu, 18 Januari 2012

Penegakan Hak Asasi Manusia


BAB 1
PENDAHULUAN
Hak asasi manusia adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Di dalam kalangan masyarakat dan negara-negara tertentu tidak terkecuali Indonesia kadang menimbulkan kecurigaan, ketidak mengertian bahkan menimbulkan antipati terhadap penerimaan Hak Asasi Manusia. Perbedaan persepsi yang masih tersisa ini yang membuat masyarakat tersebut seolah apriori difunsif di dalam beberapa hal berkaitan penerimaannya terhadap Hak Asasi Manusia. Sikap ini cukup wajar dan merupakan masalah-masalah yang cukup serius dan bahkan menjadi penghambat perjalanan hak asasi manusia yang kini berkembang dan menjadi masalah yang sangat penting. Karena, konsep Hak Asasi Manusia menempatkan manusia pada posisi multi dimensional seperti yang disepakati dalam Deklarasi Wina (1993) bahwa manusia adalah sebagai sentral dalam pembangunan (the human person is the central subject of development).
Istilah hak asasi merupakan terjemahan dari droit de l’homme (Prancis), human rights (Inggris), dan menselijke rechten (Belanda). Di Indonesia istilah hak asasi lebih dikenal dengan istilah “hak-hak asasi” sebagai terjemahan dari Basic Right (Inggris) dan grondrechten (Belanda), atau bisa juga disebut hak-hak fundamental (civil rights). Istilah hak asasi secara monomental lahir sejak keberhasilan Revolusi Prancis tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen” (hak-hak asasi manusia dan warga prancis), dengan semboyan Liberte, Egalite, dan Fraternite. Namun demikian, sebenarnya masalah hak-hak asasi manusia telah lama diperjuangkan manusia di permukaan bumi.
Jika berbicara mengenai hak asasi manusia dewasa ini tentu tak terlepas dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terutama hak-hak politik. Politik merupakan bagian dari demokrasi yang mana sekarang ini sedang digalakkan untuk menciptakan negara yang benar-benar berdasarkan demokrasi. Hak seseorang untuk ikut dalam suatu kegiatan politik telah diatur dalam beberapa pasal dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang berhak untuk dipilih dan memilih sebagai salah satu esensi dari negara demokrasi. Dengan demikian, pengakuan terhadap aspek-aspek demokrasi terutama dalam hal politik merupakan hal yang diterima dalam aturan-aturan baik nasional maupun internasional mengenai hak-hak asasi manusia. Namun jika dilihat kenyataannya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan dalam hal politik. banyak orang yang berusaha untuk membuat negara ini maju malah terhalangi oleh mekanisme yang berbelit-belit dan sangat sulit sehingga tidak mampu lagi untuk melanjutkannya. Salah satu hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah adanya proses kolusi dalam pelaksanaan politik yang katanya berdasarkan asas demokrasi tersebut.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia juga mengalami hal yang sama. Dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang tersebar ke seluruh penjuru negeri, kurang dari 20 persen yang ditindaklanjuti oleh aparatur penegak hukum. Beberapa lembaga yang menjadi pelindung terhadap pelanggaran semacam itu tampaknya hanya bersikap pasif dalam hal upaya penegakan hak asasi manusia.
Banyak cara untuk menegakkan hak asasi manusia. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan kembali lembaga-lembaga pelindung terhadap HAM yang tertidur beberapa tahun belakangan ini. Dengan adanya lembaga tersebut maka diharapkan mampu menanggulangi banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia.






BAB 2
PEMBAHASAN
1.      Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Wacana Demokrasi dan Hak Asasi Manusia semakin marak akhir-akhir ini. Dalam pergaulan Internasional dua hal inilah yang secara tidak langsung menjadi parameter dari layak dan tidaknya sebuah negara diterima dalam pergaulan internasional. Dapat diartikan bahwa konsepsi Demokrasi dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah standar yang saat ini menjadi keniscayaan bagi setiap negara dalam menjalankan tatanan pemerintahannya.
Demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yakni demos dan kratos yang berarti pemerintahan rakyat. Pengertian ini secara mutlak menempatkan tatanan sistem ketatanegaraan sepenuhnya berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Terjemahan demokratis secara epistimologis mengandung contradiction interminis artinya ada kontradiksi istilah, karena tidaklah mungkin rakyat yang diperintah pemerintah juga menjadi pemerintahnya. Secara actual empiric yang memerintah selalu berjumlah sedikit (elit) dan bukan massa rakyat. Pendapat ini sesungguhnya menyatakan gagasan demokrasi secara harfiah tidak akan pernah terwujud dalam realita sosial, karena tidak dimungkinkan menempatkan rakyat sebagai pihak yang memerintah namun di sisi lain juga diperintah. Akan tetapi di balik kontradiksi tersebut, selayaknya pengertian demokrasi secara harfiah dan epistemologis ini dimaknai sebagai sebuah gagasan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dimana rakyatlah sebagai pemilik sah dan pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara. Apabila diartikan lebih luas maka seyogyanya rakyat ditempatkan sebagai subjek negara yang harus dilibatkan secara penuh (partisipasi publik aktif) dalam setiap pengambilan keputusan state. Sehingga dalam negara yang demokratis tidak satupun keputusan state yang mengabaikan dan menafikkan posisi serta partisipasi rakyat dalam kebijakannya. Di sinilah gagasan demokrasi menjadi sangat penting, dimana seharusnya gagasan tersebut diimplementasikan secara utuh dalam praktek sistem ketatanegaraan, sehingga gagasan demokrasi yang seolah-olah utopis menjadi nyata dan tidak sebatas das sollen.
Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat (dalam artian partisipasi politik) dalam menentukan pembentukan pemerintah sebuah Negara adalah pemilihan umum (Pemilu). Menurut pendapat M. Dawam Rahardjo, dalam konteks sistem politik demokrasi, pemilihan umum bertumpu pada tiga pranata, yaitu :
1.      Persaingan (Competition), mengandung arti bahwa setiap orang diajukan persaingan calon-calon anggota Badan Perwakilan Rakyat (Parlemen). sebagai calon yang mewakili rakyat. Konsekuensinya diperlukan institusi yang menentukan, menata atau mengatur kompetisi itu adalah partai politik. Muncul sebagai kebutuhan akan hak setiap warganegara untuk berorganisasi yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik. Melalui partai politik, rakyat mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam pemilu yang diselenggarakan secara nasional. Pemilu menjadi bermakna apabila dapat berfungsi sebagai wadah atau lembaga bagi terselenggaranya persaingan di antara kontestan, konkretnya
2.      Peran serta politik (Political Participation), mengandung arti rakyat berperan serta dalam proses seleksi wakil-wakil rakyat dan pimpinan nasional yang akan mewakili mereka atas nama negara besar dan bangsa. Pemilu harus dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, sehingga Pemilu dapat bermakna pada tataran implementasi sistem politik demokratis.
3.      Peran kebebasan sipil dan politik (Civil Liberty) yang diwujudkan dalam kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan pers dan berekspresi. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Franz Magnis Suseno dalam melihat ketiga pemaknaan Pemilu merupakan "logika kesamaan politik" yang paling universal. Legitimasi Politik dari keuniversalan demokrasi meliputi :
    1. Keterbukaan akses pada kekuasaan. Di sini prinsip keadilan menjadi jaminan demokrasi, sehingga disepakati negara harus menjamin dipenuhinya kebutuhan dasar semua warga masyarakat, karena bagi warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akan tidak terjamin pula kesempatan-kesempatan demokrasi yang ada secara obyektif ;
    2. Minoritas bersedia menerima keputusan mayoritas, dengan tetap berpegang pada pengakuan hak-hak minoritas atau seperti pandangan Nurcholis Majid, demokrasi "Menerima keputusan mayoritas tetapi mengakui hak minoritas (democracy majority rule, minority rights)" ;
    3. Kepartaian tidak boleh murni primordial, apabila partai secara eksklusif mewakili suku mayoritas, maka suku minoritas akan selalu kalah bukan karena opsi politik mereka tidak mendapat dukungan, melainkan semata-mata karena mereka minoritas; dalam kondisi ini tidak mungkin tercapai konsensus secara demokratis, bahkan memunculkan sarana sektarian suku mayoritas untuk melegitimasikan diskriminasi terhadap suku mayoritas.
Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia karena, makna terdalam dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara. Posisi ini berarti, secara langsung menyatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat (Konvenan Hak Sipil dan Politik) pada dasarnya dikonsepsikan sebagai rakyat atau warga negara untuk mencapai kedudukannya sebagai penentu keputusan politik tertinggi. Dalam persepktif konkret ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu negara, antara lain berdasarkan jawaban atas pertanyaan seberapa besarkah tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh atau diberikan kepada warga Negara di Negara itu. Makin besar tingkat kebebasan, kemerdekaan dimaksudkan di sini adalah kebebasan, kemerdekaan dan hak sebagaimana dimasukkan dalam kategori Hak-Hak Asasi Manusia generasi pertama. Misalnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemerdekaan untuk menganut keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.
Hanya patut dijelaskan lebih lanjut, bahwa persoalan demokrasi bukanlah sebatas hak sipil dan politik rakyat namun dalam perkembangannya. Demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial dan budaya rakyat. Sama sebagaimana parameter yang dipakai di dalam Hak Asasi Manusia generasi pertama (hak sipil dan politik), maka dalam perspektif yang lebih konkret negara demokratis juga diukur dari sejauh mana negara menjamin kesejahteraan warga negaranya, seberapa rendah tingkat pengangguran dan seberapa jauh negara menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Hal inilah yang secara langsung ataupun tidak langsung menegaskan bagaimana hubungan yang terjalin antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia akan terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu manjamin tegaknya Hak Asasi Manusia.

2.      Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia
Pengakuan terhadap HAM bagi setiap individu sebenarnya telah dihayati dan dipahami sejak dahulu. Penghormatan terhadap HAM ditentukan pada pelaksanaan HAM oleh para penguasa negara. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan monarkhi absolut di Eropa banyak terjadi pembatasan dan pelanggaran HAM, hal tersebut bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan raja-raja yang pada waktu itu menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia. Menurut konsep kontrak sosialnya thomas Hobbes, adalah sebagai bentuk penyerahan seluruh kekuasaan dan kemerdekaan individu kepada negara untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.
Hak Asasi Manusia (HAM) berkembang dan dikenal oleh dunia hukum modern sekitar abad 17 dan 18 di Eropa. HAM tersebut semula dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa (raja). Namur dalam perkembangannya HAM bukan lagi milik segelintir orang, melainkan hak semua orang (universal) tanpa terkecuali. Atas dasar kesadaran itulah dilahirkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) tahun 1948.
Realitas sosial berbagai kasus pelanggaran berat HAM, penyelesaiannya seringkali tidak berpihak kepada korban, sebaliknya penyelesaiannya dilakukan justru untuk melindungi pelaku, seperti pemberian amnesti yang dilakukan oleh para penguasa militer di Argentina dan Chili pada tahun 1970-an. Akhirnya pemerintah Chili membentuk Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi Chili. Untuk kasus Argentina, pelanggaran HAM berat terjadi pada masa berlangsung perang kotor tahun 1976-1983, di mana pihak militer mengambil alih pemerintahan dan kemudian melakukan tindakan represif yang diberi julukan sebagai guerra sucia (istilah yang diberikan untuk angkatan bersenjata yang melakukan praktek-praktek penghilangan terhadap orang-orang yang diduga sebagai komunis atau pemberontak). Pada akhirnya pemerintah Argentina membentuk Komisi Kebenaran yang diberi nama Komisi Nasional Untuk Orang Hilang.
Walaupun telah dilakukan berbagai upaya yang mengatur prinsip-prinsip HAM, namun pembatasan dan pelanggaran terhadap HAM terus terjadi. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM menyangkut genosida dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda. Di Bosnia-Herzegovina antara tahun 1991-1995 tercatat 20.000 orang hilang sebagai akibat operasi pembersih etnis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militer Serbia. Hal ini juga menyebabkan Mahkamah Internasional di Rwanda dibentuk, karena sistem peradilan pidana nasional dan infrastruktur di negara tersebut tidak berfungsi secara efektif, sebahagian besar hakim dan jaksa telah dibunuh, diasingkan atau dipenjara. Penyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di bekas Yugoslavia dan Rwanda dilakukan melalui keterlibatan dari Dewan Keamanan PBB.
Di Indonesia sendiri, pelanggaran HAM berat yang melibatkan Dewan Keamanan PBB, salah satunya adalah persoalan kekerasan di Timor-Timur. Kekerasan tersebut terjadi setelah Pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor-Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus melalui jajak pendapat. Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264, mengutuk tindakan kekerasan sesuai jajak pendapat dan mendesak pemerintah Indonesia agar mengadili sendiri mereka-mereka yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya kekerasan tersebut. Desakan itu kemudian melahirkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebagai upaya menangani kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur, Indonesia telah membentuk Pengadilan HAM yang berwenang mengadili kasus pelanggaran berat HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran berat HAM. Di samping itu telah diatur pula tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran berat HAM.
Yurisdiksi atau kompetensi absolut dari pengadilan HAM Indonesia sama dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional, adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Penjelasan Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000). Akan tetapi pengadilan HAM tidak berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun. Kalaupun anak yang bersangkutan melakukan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusian, tetap diadili oleh Pengadilan Negeri dan didasari KUHP dan KUHAP.
Mekanisme penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM mengacu kepada prinsip exhaustion of local remedies, yaitu melalui mekanisme pengadilan nasional (Pengadilan HAM), ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat ad hoc sesuai perundang-undangan negara yang bersangkutan. Namun jika negara yang bersangkutan tidak mampu untuk mengadili pelanggaran HAM dengan hukum nasionalnya, maka dunia internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court/ICC) pelaku pelanggaran HAM dapat diadili. Ukuran ketidakmampuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma adalah:
a)      Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan untuk melindungi si pelaku dari pertanggungjawaban pidana;
b)      Terjadi keterlambatan proses peradilan yang alasannya tidak dibenarkan;
c)      Proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka atau tidak memihak;
d)     Apabila ICC mempertimbangkan telah terjadi kegagalan secara menyeluruh atau substansial tentang ketiadaan/ketidaksediaan sistem peradilan nasional untuk menemukan tersangka atau bukti-bukti dan kesaksian atau tidak mampu menyelenggarakan proses peradilan.
Peradilan HAM harus berdiri sendiri (independen) sejajar dengan Mahkamah Agung, karena yang akan diadili dalam pengadilan HAM tersebut adalah Para Penguasa, para Pembuat Kebijakan yang melakukan penindasan terhadap kemanusiaan. Jika Peradilan HAM masih berada di bawah Peradilan Umum, maka yang terjadi adalah pembodohan hukum. Ibarat makan buah simalakama, tidak dimakan bapak mati jika dimakan ibu mati, akhirnya banyak kasus-kasus pelanggaran berat HAM terkatung-katung dan raib tanpa ujung. Kebijakan menempatkan pengadilan HAM berada di bawah lingkup pengadilan umum, sama saja artinya kita memandang pelanggaran HAM sebagai kejahatan biasa seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya.
Fiedman berkata bahwa sistem hukum dibangun atas 3 landasan dasar utama, yaitu: strutural, substansi dan budaya hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan atas hukum dengan prinsip the rule of law, mestinya benar-benar membangun hukum atas 3 landasan dasar tersebut, dibarengi dengan mekanisme kontrol baik secara internal ataupun eksternal. Dosa terbesar yang pernah dibuat bangsa ini adalah menjadikan hukum sebagai kepentingan dan alat untuk rekayasa sosial tanpa dilandasi “behavior” yang baik, sehingga kita menjadi pecundang, pengkhianat keadilan terhadap manusia dan kemanusiaan. Upaya agar HAM tetap dihormati, tidak dibatasi dan tidak dilanggar, baik secara nasional, regional maupun internasional, maka penegakan hukum melalui mekanisme peradilan baik nasional maupun internasional adalah langkah bijak terhadap penghormati HAM. Baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, peradilan HAM adalah peradilan khusus, menyangkut instrumen khususnya maupun institusi dan proses peradilannya. Hal ini dikarenakan pelanggaran atau kejahatan HAM bukan merupakan kejahatan biasa tetapi merupakan Extra Ordinary Crime. Pelanggaran berat HAM dikatakan Extra Ordinary Crime, disebabkan 3 (tiga) alasan, yaitu:
a)      Pola tindak pidana yang sangat sistematis dan dilakukan oleh pemegang kekuasaan, sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh.
b)      Kejahatan tersebut sangat mencederai rasa keadilan secara mendalam dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.
c)      Kejahatan tersebut sering berlindung di balik dasar penegakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena kalau dulu pelanggaran HAM sering ditujukan kepada hak Sipol, maka sekarang pelanggaran HAM yang paling berbahaya adalah pelanggaran HAM di bidang Ekosob, karna berdampak secara global dan menyeluruh, perlahan tapi pasti menggerogoti seluruh sendi kehidupan, baik makro maupun mikro organisme, baik yang tersentuh langsung atau pun tidak langsung, akan ikut memikul beban risiko dari pelanggaran HAM tersebut.
Sangat diharapkan kedepannya penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik dengan mengutamakan hak-hak korban, karena menjamin hak-hak korban adalah tanggung jawab negara dalam menegakkan dan menghormati HAM. Jika tidak dilakukan maka yang terjadi adalah adanya akumulasi terhadap HAM.

BAB 3
PENUTUP
1.      Kesimpulan
a)      Demokrasi merupakan salah satu bentuk terhadap hak-hak sipil dan politik yang ada dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Pengakuan terhadap seseorang dalam suatu kegiatan politik merupakan suatu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat (dalam artian partisipasi politik) dalam menentukan pembentukan pemerintah sebuah Negara adalah pemilihan umum (Pemilu).
b)      Realitas sosial berbagai kasus pelanggaran berat HAM, penyelesaiannya seringkali tidak berpihak kepada korban, sebaliknya penyelesaiannya dilakukan justru untuk melindungi pelaku, seperti pemberian amnesti yang dilakukan oleh para penguasa militer di Argentina dan Chili pada tahun 1970-an. Peradilan HAM harus berdiri sendiri (independen) sejajar dengan Mahkamah Agung, karena yang akan diadili dalam pengadilan HAM tersebut adalah Para Penguasa, para Pembuat Kebijakan yang melakukan penindasan terhadap kemanusiaan.
DAFTAR PUSTAKA
www,kompasiana.com/ proses-penegakan-hak-asasi-manusia diakses pada tanggal 25/10/2011 jam 19.00.
www.agushubarat.wordpress.com/ ham-dan-perjalanan-politik-demokrasi-di-indonesia diakses pada tanggal 25/10/2011 jam 19.05.
www.gendo.multiply.com/indonesia-negara -politik-1/2 hati diakses pada tanggal 25/10/2011 jam 19.05
www.kuliahmanunggal.wordpress.com/ sepaham-ajak-kaji-ulang-penegakan-hukum-dan-ham diakses pada tanggal 25/10/2011 jam 19.08.
www.setara-institute.org/ prospek-politik-penegakan-ham diakses pada tanggal 25/10/2011 jam 19.08.
www.komnasperempuan.or.id/ ifdhal-kasim-“pelanggaran-ham-masa-lalu-harus-dipertanggungjawabkan” diakses pada tanggal 25/10/2011 jam 19.08.

1 komentar:

  1. Hai saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia artikel yang sangat bagus ..
    terimakasih ya infonya :)

    BalasHapus